Kekerasan Seksual Berbasis Gender sebagai Medan Teror Baru Militer Pendudukan

Laporan terbaru bertajuk Sexual Violence and Forcible Transfer in the West Bank membuka babak yang lebih gelap dalam pendudukan zionis Israel terhadap Palestina. Jika selama ini perhatian dunia banyak tertuju pada serangan udara di Gaza, laporan tersebut menunjukkan bahwa di Tepi Barat, kekerasan berkembang dalam bentuk yang lebih tersembunyi namun sama brutalnya: tubuh warga sipil Palestina dijadikan alat intimidasi untuk memaksa mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka sendiri. Laporan yang dirilis pada 20 April 2026 oleh West Bank Protection Consortium yang dipimpin Norwegian Refugee Council (NRC) mendokumentasikan sedikitnya 16 kasus kekerasan seksual terkait konflik yang dilakukan pemukim ilegal Israel dan tentara Israel sejak 2023. Temuan itu mencakup pemaksaan membuka pakaian, pelecehan seksual saat pemeriksaan tubuh, ancaman pemerkosaan, penghinaan seksual, hingga pengawasan terhadap ruang privat perempuan Palestina. Laporan tersebut menegaskan bahwa angka itu diyakini jauh lebih kecil dari realitas di lapangan karena banyak korban memilih diam akibat trauma, stigma sosial, dan rasa takut. Penelitian itu dilakukan melalui wawancara terhadap 83 warga Palestina dari 10 komunitas di Lembah Yordan, Perbukitan Hebron Selatan, dan wilayah Tepi Barat bagian tengah. Lebih dari 70 persen keluarga yang akhirnya meninggalkan rumah mereka menyatakan ancaman terhadap perempuan dan anak-anak, terutama kekerasan seksual, menjadi faktor utama keputusan mereka untuk pergi. Fakta yang memilukan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak berdiri sendiri sebagai tindakan kriminal individual, melainkan telah berubah menjadi instrumen tekanan sistematis dalam proses pengusiran paksa. Laporan itu juga merinci tindakan yang menggambarkan degradasi kemanusiaan secara ekstrem. Sejumlah korban laki-laki dilaporkan dipaksa telanjang, dipukuli, difoto dalam kondisi terhina, bahkan mengalami percobaan serangan seksual menggunakan benda tertentu. Perempuan Palestina melaporkan pemeriksaan tubuh invasif di dalam rumah mereka sendiri. The Guardian melaporkan yang mengutip temuan itu, anak-anak perempuan disebut berhenti sekolah karena takut melewati pos pemeriksaan, sementara sebagian keluarga memilih menikahkan anak perempuan mereka di usia dini demi menghindari ancaman pelecehan. Temuan ini memperkuat laporan Independent International Commission of Inquiry PBB pada Maret 2025 yang menyebut kekerasan seksual, ancaman pemerkosaan, pemaksaan ketelanjangan, dan pelecehan berbasis gender sebagai pola yang semakin sistematis dalam wilayah Palestina yang diduduki. Komisi tersebut menyatakan frekuensi dan tingkat kekerasan menunjukkan indikasi penggunaan kekerasan berbasis gender sebagai instrumen dominasi dan penindasan. Yang membuat situasi semakin serius adalah persoalan impunitas. Laporan Le Monde mengungkap hampir 94 persen investigasi terhadap kekerasan pemukim di Tepi Barat antara 2005 hingga 2025 berakhir tanpa vonis. Ketika pelaku nyaris tidak tersentuh hukum, kekerasan terus bereproduksi dalam bentuk yang lebih brutal. Di balik angka-angka tersebut terdapat perempuan yang kehilangan rasa aman, anak-anak yang kehilangan sekolah, dan keluarga yang kehilangan rumah. Mereka dipaksa memilih antara bertahan di bawah teror atau pergi dari tanah leluhur mereka sendiri. Dalam situasi ini, pembelaan dunia terhadap Palestina tidak boleh berhenti pada pernyataan diplomatik yang formal. Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi hak asasi manusia, negara-negara berpengaruh, dan masyarakat sipil global dituntut mendorong investigasi independen serta akuntabilitas hukum internasional terhadap pelaku kekerasan. Diamnya dunia hanya akan memperpanjang impunitas. Ketika tubuh perempuan, anak-anak, dan warga sipil dijadikan medan kekerasan, maka isu Palestina tidak lagi semata konflik geopolitik, melainkan ujian serius bagi nurani kemanusiaan global. (nun/avi)