Orasi Bela Palestina di AS, Presiden Kolombia Gustavo Petro Santai Hadapi Sanksi Washington

Gelombang dukungan internasional terhadap Palestina terus bergulir di berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika Serikat. Di tengah demonstrasi besar yang berlangsung di New York, Presiden Kolombia Gustavo Petro menyita perhatian publik setelah orasinya yang menohok mengajak tentara Amerika Serikat untuk tidak tunduk pada perintah Presiden Donald Trump. Tindakan tersebut memicu reaksi keras dari Washington dan berujung pada pencabutan visa Petro. Dalam sebuah video yang ia unggah, Petro menyerukan sikap moral kepada militer AS agar lebih mengutamakan kemanusiaan dibandingkan instruksi politik. “Itulah mengapa dari New York ini, saya meminta para prajurit di Tentara AS untuk tidak menodongkan senjata ke kemanusiaan. Jangan turuti perintah Trump! Turutilah perintah kemanusiaan,” ujar Petro lantang di hadapan massa aksi. Departemen Luar Negeri AS segera menanggapi dengan tegas. Pihaknya menyatakan pidato Petro dianggap sebagai tindakan provokatif yang membahayakan stabilitas hubungan diplomatik. “Kami akan mencabut visa Petro karena tindakan ceroboh dan provokatif,” demikian pernyataan resmi dari Washington. Meski langkah ini menandai ketegangan baru, Petro tidak menunjukkan rasa gentar. Setibanya di Bogota pada Sabtu (27/9), ia menegaskan melalui media sosial bahwa pencabutan visa tidak menjadi persoalan baginya. “Saya sudah sampai di Bogota. Saya tak lagi punya visa untuk pergi ke AS. Saya tidak peduli,” kata Petro, dikutip AFP, Minggu (28/9). Petro juga menambahkan bahwa ia masih memiliki akses legal untuk masuk kembali ke Amerika Serikat melalui status kewarganegaraan Eropa yang dimilikinya. Dengan demikian, ia dapat menggunakan sistem Electronic System for Travel Authorization (ESTA) apabila hendak melakukan perjalanan di masa mendatang. Konflik diplomatik ini memperburuk hubungan Kolombia dan Amerika Serikat yang sebelumnya dikenal erat sebagai mitra strategis. Retaknya hubungan tersebut dipicu oleh perseteruan langsung antara Petro dan Presiden Donald Trump. Hanya beberapa hari sebelum insiden pencabutan visa, Trump telah mengeluarkan kebijakan mencoret Kolombia dari daftar sekutu resmi Amerika Serikat dengan alasan lemahnya perang melawan narkoba. Dalam forum Sidang Majelis Umum PBB, Trump melontarkan sindiran keras terhadap Kolombia. Ia menuduh negara Amerika Latin itu terlibat dalam peredaran narkoba internasional. “Kepada setiap teroris preman yang menyelundupkan obat-obatan beracun ke AS, harap berhati-hati kami akan menghancurkan kalian,” ucap Trump di hadapan forum global. Pernyataan tersebut memicu balasan dari Petro yang menggunakan panggung yang sama untuk menuding Trump. Ia mendesak adanya proses hukum internasional terhadap serangan kapal di perairan Karibia yang menurutnya dilakukan atas perintah Presiden AS. “Proses pidana harus dimulai terhadap para pejabat yang berasal dari AS, termasuk pejabat senior yang memberi perintah, Presiden Trump,” ungkap Petro pada pidatonya di PBB, Selasa (23/9). Dinamika ini menegaskan bahwa hubungan Kolombia dan AS kini berada dalam fase penuh ketegangan. Petro tetap memosisikan dirinya sebagai tokoh politik yang berani menantang dominasi Washington, sementara sikap keras Trump memperlihatkan arah kebijakan luar negeri yang tidak lagi menempatkan Kolombia sebagai mitra utama.