Palestina Kian Memburuk karena Pendudukan, Pejabat PBB Desak Dewan Keamanan Segera Bertindak

Wakil Ketua Komite PBB untuk Pelaksanaan Hak-Hak Rakyat Palestina, Umar Hadi, memperingatkan bahwa situasi di wilayah Palestina yang diduduki terus mengalami kemerosotan cepat dan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengambil langkah konkret terhadap kebijakan Israel. Peringatan tersebut disampaikan Umar Hadi dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah yang berlangsung pada Selasa, 28 April 2026, di markas besar PBB, New York. Dalam pidatonya yang dipublikasikan melalui dokumen resmi PBB, Umar Hadi menyatakan kondisi kemanusiaan dan keamanan di wilayah Palestina semakin memburuk, terutama di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. “Situasi di wilayah Palestina yang diduduki terus memburuk dengan cepat. Dewan Keamanan tidak boleh terus membiarkan kondisi ini berlangsung tanpa tindakan nyata,” ujar Umar Hadi dalam debatnya. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan Israel memerlukan respons internasional yang segera dan terukur. Umar Hadi menyampaikan bahwa eskalasi kekerasan terus berdampak pada warga sipil Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Ia menyoroti meningkatnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur sipil, serta terbatasnya akses bantuan kemanusiaan di berbagai wilayah terdampak konflik. Data Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) yang diperbarui hingga akhir April 2026 menunjukkan lebih dari 34.000 warga Palestina di Gaza masih berada dalam kondisi pengungsian berkepanjangan akibat kerusakan permukiman dan fasilitas publik. Laporan OCHA juga mencatat pembatasan distribusi bantuan kemanusiaan masih berlangsung di sejumlah titik. Sementara itu, laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) yang dirilis pekan terakhir April mencatat peningkatan operasi militer dan penangkapan di Tepi Barat yang memengaruhi kehidupan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. OHCHR meminta seluruh pihak mematuhi hukum humaniter internasional. Dalam forum yang sama, sejumlah negara anggota Dewan Keamanan juga menyerukan penghentian kekerasan serta peningkatan akses bantuan kemanusiaan. Umar Hadi menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya implementasi resolusi-resolusi PBB yang telah ada. “Rakyat Palestina tidak membutuhkan janji baru. Mereka membutuhkan perlindungan nyata dan tindakan yang segera,” katanya. Debat terbuka Dewan Keamanan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap perkembangan situasi kemanusiaan di Palestina sepanjang April 2026. (nun/avi)