Palestina Gugat FIFA Setelah Klub Israel di Permukiman Tepi Barat Tak Disanksi

Federasi Sepak Bola Palestina (PFA) secara resmi mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau Court of Arbitration for Sport (CAS) setelah FIFA memutuskan tidak menjatuhkan sanksi terhadap Israel terkait keberadaan klub-klub sepak bola Israel yang berbasis di permukiman Tepi Barat yang diduduki. Langkah hukum tersebut diumumkan menjelang Kongres FIFA di Vancouver, Kanada, dan menandai babak baru dari sengketa yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Reuters pada 28 April 2026 melaporkan bahwa Wakil Presiden PFA, Susan Shalabi, menyatakan banding itu telah diajukan pada 20 April setelah berbagai jalur di internal FIFA dinilai tidak menghasilkan keputusan substantif. PFA selama bertahun-tahun mempersoalkan klub-klub Israel yang berkompetisi di liga di bawah Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA), meski klub-klub tersebut berbasis di permukiman Tepi Barat yang diduduki—wilayah yang diperjuangkan Palestina sebagai bagian dari negara mereka di masa depan. “Karena kami telah menempuh seluruh jalur hukum di FIFA, kami akan tetap mengikuti aturan dan mengajukan banding karena keputusan ini sangat tidak adil,” ujar Susan Shalabi. Ia juga menyatakan, “Setelah 15 tahun pembahasan, FIFA memutuskan untuk tidak memutuskan. Satu-satunya langkah yang kami miliki sekarang adalah CAS.” Pada Maret 2026, FIFA menyatakan tidak akan mengambil tindakan terhadap IFA maupun klub-klub Israel di permukiman Tepi Barat. Dalam pernyataan resminya, FIFA menyebut status hukum Tepi Barat dalam hukum internasional sebagai persoalan yang “belum terselesaikan dan sangat kompleks.” Pada saat yang sama, FIFA tetap menjatuhkan sanksi terpisah kepada IFA berupa denda 150 ribu franc Swiss atas pelanggaran terkait diskriminasi dan kegagalan menangani perilaku rasis di sepak bola Israel. Persoalan klub permukiman ini telah menjadi sengketa panjang sejak PFA pertama kali mengangkat isu tersebut di FIFA pada 2015. Sejumlah organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch, sebelumnya mendokumentasikan keberadaan enam klub Israel yang beroperasi di wilayah permukiman Tepi Barat. PFA menilai praktik tersebut bertentangan dengan Statuta FIFA yang melarang klub anggota satu asosiasi bermain di wilayah asosiasi lain tanpa persetujuan resmi. Amnesty International pada Maret 2026 juga mengkritik keputusan FIFA yang tidak mengambil tindakan terhadap klub-klub permukiman tersebut. Organisasi itu menyebut keputusan FIFA bertentangan dengan hukum internasional yang memandang permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal. Di tengah proses banding tersebut, delegasi Palestina juga menghadapi hambatan perjalanan menuju Kongres FIFA di Kanada. The Guardian melaporkan beberapa pejabat PFA, termasuk Presiden PFA Jibril Rajoub, sempat mengalami kendala visa untuk menghadiri forum tersebut. Di balik sengketa hukum olahraga ini, PFA menyatakan kondisi sepak bola Palestina juga menghadapi tekanan berat di lapangan. Susan Shalabi menyebut banyak infrastruktur olahraga di Gaza rusak dan kompetisi profesional terhenti. “Kami kehilangan begitu banyak pesepak bola, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak,” katanya. (nun/avi)