Tony Blair Ditolak Pimpin Pemerintahan Sementara, Palestina Harus Mengelola Nasibnya Sendiri

Seiring meningkatnya ketegangan di Gaza dan Tepi Barat, Hamas menegaskan posisi tegasnya terhadap keterlibatan pihak asing dalam urusan Palestina. Anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, menyatakan kekhawatirannya terkait laporan media yang menyebutkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair tengah dipersiapkan untuk memimpin pemerintahan sementara di Gaza. Menurut Badran, Blair merupakan sosok negatif yang layak diadili atas kejahatannya, khususnya terkait perang Irak 2003–2011, dan selama ini tidak membawa kebaikan bagi Palestina maupun dunia Arab. Ia bahkan menyebut Blair sebagai "saudara iblis," menekankan ketidakpercayaan Hamas terhadap keterlibatan figur tersebut dalam penyelesaian konflik regional. Badran menegaskan bahwa urusan Palestina seharusnya diselesaikan secara internal melalui konsensus nasional. "Rakyat Palestina mampu mengatur diri mereka sendiri; kami memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengelola urusan kami sendiri serta hubungan kami dengan kawasan dan dunia,” ujarnya seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency. Dia menegaskan komitmen Hamas untuk mempertahankan kedaulatan politiknya dan menolak campur tangan asing yang dianggap berpotensi merugikan rakyat Palestina. Sejak Desember 2023, Hamas secara internal memutuskan untuk tidak terus memerintah Gaza sendirian, jauh sebelum eskalasi konflik terkini terjadi. Namun, Badran menekankan bahwa pihaknya belum menerima usulan resmi terkait gencatan senjata melalui mediator manapun, meskipun isu tersebut telah beredar luas di media, termasuk yang dikaitkan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menambahkan bahwa sering kali inisiatif dari AS dan Israel baru dikirim secara resmi setelah lama beredar di publik. Menurut Badran, perundingan gencatan senjata sebelumnya terhenti akibat upaya pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap para pemimpin Hamas di Doha, Qatar, pada 9 September, dan sejak itu belum ada usulan baru yang resmi. Sebelumnya, pada 18 Agustus, Hamas telah menyetujui usulan mediator mengenai gencatan senjata parsial dan pertukaran tawanan, tetapi Israel tidak memberikan respons. Padahal, rencana tersebut sesuai dengan inisiatif yang diajukan utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan disetujui oleh Tel Aviv. Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pekan lalu juga mencatat presentasi rencana 21 poin oleh Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin Arab dan Muslim untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang telah berlangsung dua tahun. Meski demikian, Hamas menegaskan bahwa realisasi rencana tersebut harus berdasarkan konsensus internal Palestina dan bukan hasil tekanan atau intervensi pihak luar. Dengan menegaskan posisi ini, Hamas menekankan perlunya penghormatan terhadap kedaulatan Palestina, sekaligus menolak keterlibatan Blair dan pihak asing lain yang dianggap tidak membawa kebaikan bagi rakyat Palestina maupun dunia Arab. (ain/avi)