Partai Palestina Perkuat Perjuangan Politik di Tengah Intimidasi dan Penargetan
Partai-partai yang mewakili warga Palestina di parlemen Israel kini berupaya memanfaatkan peningkatan perolehan kursi untuk memperjuangkan kepentingan komunitas mereka.
Agenda tersebut mencakup perlawanan terhadap hasutan politik, penargetan aparat keamanan, diskriminasi, serta persoalan kriminalitas yang dihadapi warga Palestina, sekaligus menghadapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekutu politiknya.
Dua kekuatan politik, Daftar Gabungan dan Daftar Arab Bersatu (Ra’am), berhasil memperoleh total 19 kursi dalam pemilihan parlemen. Hasil tersebut telah disahkan secara resmi oleh Israel dan berpotensi memberikan kekuatan bagi oposisi untuk membentuk pemerintahan baru, apabila bersedia bekerja sama dengan partai-partai Arab.
Namun, peningkatan dukungan terhadap partai-partai Palestina justru diikuti tuduhan dan tindakan keamanan terhadap sejumlah aktivis. Netanyahu dan sekutunya menggambarkan kenaikan suara tersebut sebagai hasil tindakan ilegal.
BACA JUGA: Donasi Palestina Terpercaya Segera Dibutuhkan Setelah Pembebasan Tahanan dalam Kondisi Kritis
Polisi juga melakukan penangkapan terhadap beberapa pendukung Ra’am atas dugaan pembelian suara. Sejumlah tersangka kemudian dibebaskan setelah hakim menilai dasar kecurigaan melemah dan penyidik tidak mampu menjelaskan kebutuhan pembatasan terhadap mereka.
Ahmad Tibi, pemimpin Partai Ta’al yang tergabung dalam Daftar Gabungan, menolak tuduhan manipulasi pemilu. Ia mengatakan tingginya partisipasi warga Arab telah diperkirakan karena kondisi kehidupan masyarakat yang memburuk selama pemerintahan Netanyahu.
Tibi juga menyebut laporan televisi Channel 12 mengungkap dugaan bahwa Likud telah menyiapkan berkas sebelum pemilu untuk membangun tuduhan manipulasi setelah hasil diumumkan.
Tekanan juga menyasar aktivis dan jurnalis. Abd Abu Shahadeh, seorang jurnalis sekaligus aktivis politik, ditangkap polisi Israel dan dinas keamanan Shin Bet pada Selasa malam.
Sementara itu, Direktur Shin Bet David Zini dilaporkan meminta pemeriksaan terhadap sejumlah anggota parlemen Palestina, termasuk Tibi dan pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, terkait dugaan campur tangan asing.
Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menolak permintaan tersebut. Penolakan itu kemudian memicu kritik dari kubu Likud dan tuntutan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir agar jaksa agung diberhentikan.
BACA JUGA: Gaza Hari Ini Semakin Memburuk, Balok Kuning Israel Terus Bergeser
Abbas menyebut tuduhan penyelidikan tersebut sebagai upaya mencemarkan nama baik masyarakat Arab. Ia menyatakan bersedia menghadapi proses hukum selama pemeriksaan berlangsung di bawah pengawasan jaksa agung dan sistem peradilan.
Analis politik Mamoun Abu Amer menilai tekanan terhadap partai-partai Palestina merupakan kampanye sistematis untuk mendiskreditkan mobilisasi politik warga Arab.
Senada dengan Amer, pakar hak asasi manusia Mustafa Ibrahim juga mengaitkan perlakuan tersebut dengan diskriminasi historis terhadap warga Palestina sejak 1948, termasuk masa pemerintahan militer hingga 1966.
Tantangan yang dihadapi komunitas Palestina tidak hanya berkaitan dengan politik elektoral. Ibrahim menyoroti lebih dari 190 orang di komunitas Palestina di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki telah terbunuh sepanjang tahun ini, di tengah persoalan lemahnya penegakan hukum dan pendanaan pemerintah.
Tibi menegaskan partai-partai Palestina akan menggunakan kekuatan parlementer untuk mendorong perubahan. Langkah awalnya, kata dia, adalah menggulingkan pemerintahan Netanyahu melalui prosedur dan mekanisme parlemen, kemudian memperjuangkan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat yang mereka wakili. (nun/avi)
