Seruan Dunia untuk Gaza, PBB Tekankan Rehabilitasi dan Pemulihan Kemanusiaan

Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap masa depan Jalur Gaza, komunitas internasional kembali menegaskan urgensi pemulihan kehidupan sipil dan pembangunan kembali infrastruktur dasar di wilayah yang telah lama dilanda konflik. Situasi kemanusiaan yang kian memburuk mendorong lembaga-lembaga multilateral untuk menekankan pentingnya stabilisasi jangka panjang melalui upaya terukur dan berbasis mandat internasional. Pada forum KTT Pembangunan Sosial Dunia Kedua di Doha, Qatar, Selasa (4/11), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres, menyoroti kerusakan besar-besaran akibat agresi Israel di Jalur Gaza. Ia menegaskan perlunya rehabilitasi sektor pendidikan yang lumpuh oleh perang serta pembangunan kembali infrastruktur kemanusiaan sebagai fondasi pemulihan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar warga sipil merupakan langkah fundamental untuk memulihkan stabilitas di wilayah tersebut. Seruan tersebut disampaikan Guterres dalam kerangka pesan yang lebih luas terkait pemenuhan hak rakyat Palestina. Ia meminta seluruh pihak mematuhi gencatan senjata yang telah disepakati dan memperbarui komitmen untuk membangun proses politik yang kredibel. “Proses politik yang kredibel harus dibangun untuk mengakhiri pendudukan, menjamin hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan mewujudkan solusi dua negara,” kata Guterres dalam konferensi persnya. Ia menambahkan bahwa gencatan senjata di Gaza harus dipertahankan secara konsisten agar memungkinkan pemulihan menyeluruh. Selain menekankan rehabilitasi, Guterres juga menjelaskan bahwa setiap entitas yang akan didirikan di Gaza pascaperang harus memiliki mandat resmi dari PBB. Menurutnya, legitimasi internasional merupakan syarat penting agar struktur pemerintahan di wilayah tersebut dapat bekerja secara efektif dan mencegah munculnya kekosongan otoritas. Ia juga menegaskan bahwa Gaza dan Tepi Barat harus tetap dipandang sebagai satu kesatuan wilayah Palestina. Di sisi lain, dinamika geopolitik memasuki babak baru setelah Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB pada Senin malam (3/11). Rancangan tersebut mengusulkan pembentukan pasukan internasional yang akan ditempatkan di Jalur Gaza selama sedikitnya dua tahun. Berdasarkan dokumen yang dikutip Channel 12 Israel, pasukan itu akan bertugas memberikan “keamanan” hingga akhir 2027, dengan kemungkinan perpanjangan mandat. Rancangan tersebut digambarkan sebagai “sensitif namun tidak rahasia” dan memberikan mandat luas kepada Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya untuk mengendalikan situasi keamanan di Gaza. Usulan ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai belahan dunia, karena dinilai berpotensi memperkuat kendali politik dan militer Israel di wilayah pendudukan serta menghambat upaya rakyat Palestina dalam memperoleh kedaulatan penuh. Tekanan internasional terus meningkat agar Israel mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan mengakhiri pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Seruan Guterres mencerminkan keprihatinan global terhadap dampak agresi berkelanjutan yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan merusak sendi-sendi utama kehidupan masyarakat Gaza. Dalam konteks tersebut, pembangunan kembali sistem pendidikan dan infrastruktur kemanusiaan dipandang sebagai langkah awal yang tidak dapat ditunda. (nun/avi)