Netanyahu Tegaskan Tidak Akan Ada Negara Palestina Selama Ia Menjabat
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Sabtu (22/8/2026), pemimpin radikal Israel itu mengatakan prospek berdirinya negara Palestina tidak akan terwujud selama dirinya masih memimpin pemerintahan Israel.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons langsung terhadap seruan pengakuan internasional atas Palestina yang disampaikan Ketua United Arab List, Mansour Abbas. Perbedaan pandangan itu memperlihatkan semakin tajamnya perdebatan mengenai masa depan politik Palestina di tengah dinamika domestik Israel menjelang pemilihan umum.
Dalam pidatonya di Kota Tayibe, Mansour Abbas mengangkat isu rekonsiliasi damai. Ia menilai dukungan internasional terhadap eksistensi Palestina semakin menguat dan mendesak Israel bersama Amerika Serikat mengambil langkah konkret untuk mewujudkan penyelesaian politik.
“Negara Palestina sudah ada, dan dunia mengakuinya,” kata Abbas, seraya menekankan bahwa pengakuan internasional terhadap Palestina terus bertambah.
Namun Netanyahu menolak pandangan tersebut. “Selama saya masih menjabat sebagai perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina yang dikendalikan Iran, baik di Gaza maupun di Yudea dan Samaria,” ujar Netanyahu pada Sabtu, 22 Agustus 2026, sebagaimana dilansir Anadolu. Istilah Yudea dan Samaria merupakan sebutan yang digunakan pemerintah Israel untuk wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Sikap Netanyahu disampaikan ketika isu Palestina kembali menjadi salah satu tema penting dalam politik Israel. Perdebatan mengenai perang di Gaza, masa depan Tepi Barat, dan pengakuan terhadap negara Palestina terus menjadi bagian dari diskursus menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah survei menunjukkan perubahan peta dukungan politik di Israel. Jajak pendapat Channel 13 yang dipublikasikan pada 19 Agustus 2026 memproyeksikan koalisi sayap kanan hanya memperoleh 51 kursi di parlemen.
Hasil itu masih berada di bawah ambang 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Survei yang sama juga memperkirakan Partai Likud mengalami penurunan dukungan, dengan potensi memperoleh sekitar 20 kursi, dibandingkan 32 kursi yang saat ini dimiliki. (nun/avi)
