Tokoh Palestina Sebut Deal of the Century Sebagai Kelanjutan Penjajahan

Dalam perkembangan terbaru isu Timur Tengah, tokoh politik Palestina Dr. Mustafa Barghouti menyampaikan kritik tajam terhadap apa yang disebut sebagai “rencana perdamaian” yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, proposal yang terdiri atas 20 butir usulan itu tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kedamaian, melainkan untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat, sehingga gagasan negara Palestina merdeka menjadi mustahil. Dalam wawancara eksklusif dengan Al-Araby TV pada Selasa (14/10/2025), Barghouti menegaskan, “Apa yang disebut rencana perdamaian itu bukanlah perdamaian. Tidak mungkin ada kedamaian selama pendudukan masih berlangsung.” Ia menilai bahwa dokumen yang pernah dijuluki “Deal of the Century” sama sekali tidak menyentuh akar persoalan, yakni pendudukan dan perampasan tanah rakyat Palestina. Barghouti yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Palestinian National Initiative menguraikan bahwa dari dua puluh butir usulan dalam rancangan tersebut, hanya tiga yang pernah benar-benar dibahas: penghentian perang, pertukaran tahanan, dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sementara itu, tujuh belas butir lain yang mencakup isu status Yerusalem, hak pengungsi, dan batas wilayah Palestina, “tidak pernah dinegosiasikan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang diambil oleh pemerintahan Trump pada dasarnya adalah melanjutkan penjajahan dalam bentuk baru. “Bagaimana bisa disebut rencana perdamaian jika isinya bahkan tidak membicarakan kemerdekaan Palestina? Itu bukan perdamaian, itu kelanjutan penjajahan dengan cara baru,” tegas Barghouti. Lebih lanjut, Barghouti menuding bahwa inti dari strategi tersebut adalah upaya untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat, dengan tujuan melemahkan fondasi persatuan nasional Palestina. “Memisahkan Gaza dari Tepi Barat adalah ancaman besar. Itu berarti menghapus hak rakyat Palestina atas satu negara yang utuh. Ini bukan damai, tapi pembusukan politik,” katanya. Ia juga memperingatkan bahwa pemisahan tersebut dapat membuka peluang bagi munculnya pemerintahan asing di Gaza, yang ia sebut sebagai “kolonialisme gaya baru.” Barghouti menolak keras kemungkinan tersebut. “Kami tidak akan menerima pengelolaan asing atas Gaza. Itu sama saja mengundang penjajah baru. Palestina bukan anak di bawah perwalian yang butuh wali internasional,” ujarnya menegaskan. Selain mengkritik isi proposal, Barghouti juga menyoroti kebijakan Amerika Serikat yang dinilainya berpihak pada ‘Israel’ dengan menolak menekan penghentian agresi di Gaza. Ia menyatakan bahwa wacana pelucutan senjata perlawanan Palestina tanpa menyentuh persoalan senjata militer dan pemukim ‘Israel’ menunjukkan ketimpangan moral yang serius. “Mereka selalu bicara soal melucuti senjata rakyat Palestina, tapi tidak pernah bicara tentang pelucutan senjata tentara atau pemukim bersenjata ‘Israel’,” katanya. Menutup pernyataannya, Barghouti menegaskan prinsip dasar bahwa “tidak ada perdamaian sejati tanpa keadilan.” Menurutnya, setiap solusi politik yang mengabaikan fakta pendudukan dan sistem apartheid yang masih berlangsung tidak akan pernah menciptakan perdamaian yang nyata bagi rakyat Palestina. “Syarat pertama menuju penyelesaian konflik adalah mengakhiri pendudukan dan apartheid ‘Israel’. Tanpa itu, semua rencana hanya ilusi,” pungkasnya.