Hubungi Kami
Palestina Terkini

Pernyataan Unilateral Act Smotrich tentang Perluasan Wilayah Israel Picu Respons AS

13 Apr 2026 0 Suka
Pernyataan Unilateral Act Smotrich tentang Perluasan Wilayah Israel Picu Respons AS
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan perluasan batas wilayah Israel dan mengusulkan apa yang ia sebut sebagai “klausul politik” untuk memperluas wilayah negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan sebuah permukiman baru bernama Maoz Tzur di Tepi Barat, di mana Smotrich mengemukakan gagasan ekspansi yang mencakup beberapa kawasan di sekitar Israel. Menurut pernyataannya, usulan tersebut mencakup perluasan wilayah hingga Jalur Gaza, Sungai Litani di Lebanon selatan, serta wilayah di Suriah termasuk Gunung Hermon dan zona penyangga di sekitarnya. Smotrich menyebut gagasan tersebut sebagai langkah politik untuk memperluas batas negara Israel dalam konteks dinamika keamanan kawasan. Komentar tersebut memicu tanggapan dari pemerintah Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri AS pada Sabtu (11/4/2026) menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tidak mendukung langkah aneksasi Tepi Barat. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya retorika dari sejumlah pejabat Israel mengenai ekspansi wilayah dan pembangunan permukiman baru. Media internasional seperti Reuters dan BBC melaporkan bahwa posisi resmi Washington tetap menolak tindakan aneksasi sepihak terhadap wilayah Palestina yang diduduki. Pemerintah AS menilai langkah tersebut berpotensi mempersulit upaya diplomasi yang bertujuan mencapai penyelesaian konflik di kawasan. Selain Smotrich, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz juga menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan permukiman di Tepi Barat. Dalam sebuah pesan video, Katz mengatakan aktivitas permukiman dinilai memperkuat keamanan Israel serta memperdalam hubungan negara tersebut dengan wilayah yang dikuasainya. Isu aneksasi Tepi Barat telah lama menjadi perhatian internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara Barat sebelumnya menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah tersebut dianggap melanggar hukum internasional. Reuters mencatat bahwa sekitar 700.000 warga Israel saat ini tinggal di permukiman yang dibangun di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Perbedaan sikap antara Washington dan sebagian pejabat pemerintah Israel mencerminkan ketegangan diplomatik mengenai masa depan wilayah Palestina dan arah kebijakan keamanan di Timur Tengah. (nun/avi)

Berita Terkait

Kelaparan di Gaza Desak Dukungan di Tengah Krisis Pangan dan Pengungsian
Palestina Terkini

Kelaparan di Gaza Desak Dukungan di Tengah Krisis Pangan dan Pengungsian

Direktur Gaza untuk organisasi bantuan medis Medical Aid for Palestinians, Fikr Shalltoot, menyataka...

19 Jun 2026
0
Baca Selengkapnya
Gaza hingga Sudan Hadapi Risiko Krisis Ketahanan Pangan yang Lebih Parah
Palestina Terkini

Gaza hingga Sudan Hadapi Risiko Krisis Ketahanan Pangan yang Lebih Parah

Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dalam laporan terbaru H...

18 Jun 2026
0
Baca Selengkapnya
Palestina Desak Dunia Bertindak Setelah Israel Cabut Perjanjian Hebron 1997
Palestina Terkini

Palestina Desak Dunia Bertindak Setelah Israel Cabut Perjanjian Hebron 1997

Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menyerukan tindakan nyata dari komunitas in...

17 Jun 2026
0
Baca Selengkapnya