Analis politik Ibrahim Al-Madhoun Sebut Gaza Menghadapi “Aturan Keterlibatan Baru” Israel

Direktur Pusat Informasi Palestina Ibrahim Al-Madhoun menyatakan bahwa Israel sedang berupaya menetapkan “aturan keterlibatan baru” di Jalur Gaza yang memungkinkan kebebasan operasi militer sambil mempertahankan pengepungan wilayah tersebut. Dalam analisisnya, ia menilai pendekatan ini memungkinkan kontrol atas penutupan penyeberangan, sekaligus membuka ruang bagi operasi militer yang berkelanjutan. “Israel berupaya menetapkan aturan keterlibatan baru yang menjamin kebebasan operasinya di lapangan, sambil mempertahankan pengepungan dan mengontrol penyeberangan,” ujar Al-Madhoun. Penulis dan analis politik ini menambahkan bahwa langkah tersebut dapat membuat Israel “menghindari kewajiban perjanjian tanpa membayar biaya politik atau militer yang signifikan.” Situasi tersebut berkembang di tengah kondisi keamanan yang masih rapuh di Gaza meskipun gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober 2025. Laporan media internasional menunjukkan bahwa kekerasan sporadis masih terjadi di berbagai wilayah. Reuters melaporkan bahwa serangan Israel baru-baru ini menewaskan beberapa warga Palestina dan memperlihatkan bahwa kesepakatan gencatan senjata masih berada dalam kondisi yang sangat rentan. Data yang dihimpun sejumlah lembaga juga menunjukkan frekuensi pelanggaran yang tinggi sejak kesepakatan tersebut berlaku. Analisis Al Jazeera menyebut lebih dari 1.600 pelanggaran gencatan senjata telah tercatat sejak Oktober 2025, dengan ratusan warga Palestina dilaporkan tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Al-Madhoun menggambarkan tiga kemungkinan perkembangan situasi Gaza. Pertama, transisi menuju fase kedua perjanjian gencatan senjata. Namun ia menilai kemungkinan ini kecil karena, menurutnya, “Israel menunjukkan penolakan yang jelas terhadap kewajiban nyata dalam fase tersebut.” Skenario kedua adalah kembalinya operasi militer besar-besaran. Meskipun demikian, ia memperkirakan opsi ini belum menjadi pilihan paling dekat, mengingat dinamika politik internasional dan upaya mediasi yang masih berlangsung. Skenario ketiga, yang menurutnya paling mungkin terjadi, adalah mempertahankan kerangka formal gencatan senjata namun tanpa implementasi substansi kesepakatan. Dalam konteks ini, operasi militer terbatas tetap berlangsung sementara pengepungan wilayah tetap dipertahankan. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga dipengaruhi oleh pembatasan akses bantuan dan pergerakan warga. Laporan Reuters menyebut penutupan perbatasan Gaza baru-baru ini memperburuk distribusi bantuan dan pasokan bahan bakar yang penting bagi layanan kesehatan dan air bersih di wilayah tersebut. Menurut Al-Madhoun, perkembangan ini menunjukkan bahwa dinamika konflik tidak hanya berlangsung di medan militer, tetapi juga dalam ranah politik dan hukum internasional. Ia menekankan pentingnya pengawasan internasional terhadap implementasi perjanjian serta upaya mediator regional agar kesepakatan tidak berubah menjadi kerangka formal tanpa perlindungan nyata bagi warga sipil. (nun/avi)