Ribuan Anak Palestina Terusir dari Rumah di Tengah Operasi Militer di Tepi Barat

Situasi kemanusiaan di Tepi Barat kembali menjadi perhatian komunitas internasional seiring meningkatnya dampak operasi militer terhadap warga sipil, khususnya kelompok rentan. Lembaga-lembaga kemanusiaan menilai eskalasi keamanan yang berlangsung telah menimbulkan konsekuensi serius terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan perlindungan anak-anak Palestina di wilayah pendudukan. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyampaikan bahwa sejak 21 Januari 2025, tentara Israel menjalankan kampanye militer di wilayah Tepi Barat bagian utara. Operasi tersebut bermula di kamp pengungsi Jenin dan kemudian meluas ke kamp Nur Shams serta Tulkarem. Dalam pernyataannya di platform X pada Minggu (4/1/2025), UNRWA menyebutkan lebih dari 12.000 anak Palestina saat ini hidup dalam kondisi pengungsian paksa akibat operasi yang masih berlangsung. Data resmi menunjukkan bahwa pasukan Israel mengepung ketiga kamp pengungsi tersebut, disertai penghancuran infrastruktur publik, rumah tinggal, dan unit pertokoan. Dampak langsung dari tindakan tersebut menyebabkan sekitar 50.000 warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke lokasi lain yang dinilai lebih aman. Menanggapi kondisi darurat tersebut, UNRWA meluncurkan program pendidikan darurat bagi anak-anak pengungsi sejak Februari 2025. Program ini mencakup penyediaan ruang belajar sementara, pengajaran berbasis daring, distribusi bahan belajar mandiri, serta layanan dukungan psikososial untuk membantu anak-anak menghadapi tekanan akibat konflik. UNRWA juga mencatat sekitar 48.000 anak Palestina masih terdaftar sebagai siswa di sekolah-sekolah yang dikelolanya di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan hak pendidikan di tengah situasi keamanan yang tidak stabil. Sementara itu, data Palestina mencatat sedikitnya 1.105 warga Palestina tewas di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sejak Oktober 2023. Hampir 11.000 orang mengalami luka-luka dan sekitar 21.000 lainnya ditahan oleh pasukan Israel dan pemukim ilegal. Dalam perkembangan hukum internasional, pada Juli tahun lalu, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina bertentangan dengan hukum internasional dan menyerukan evakuasi seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. (nun/avi)