PBB Tegaskan Operasi IDF dan Perluasan Permukiman Perburuk Krisis Kemanusiaan Tepi Barat

Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menyampaikan keprihatinan serius terhadap situasi kemanusiaan dan keamanan di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Dalam laporan dan pernyataan terbarunya, PBB menyoroti meningkatnya eskalasi kekerasan serta percepatan pembangunan permukiman Israel yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan warga Palestina dan stabilitas kawasan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menempatkan operasi militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di bagian utara Tepi Barat sebagai perhatian utama. Ia menyampaikan bahwa operasi tersebut telah menewaskan “sejumlah besar” orang, memaksa warga sipil meninggalkan tempat tinggal mereka, serta mengakibatkan kerusakan luas pada rumah-rumah dan infrastruktur sipil. Kondisi ini, menurut Guterres, memperburuk ketegangan yang telah lama berlangsung dan menambah beban kemanusiaan di wilayah pendudukan. Dalam keterangannya, Guterres juga mengecam eskalasi kekerasan yang terus berlanjut di Tepi Barat. Ia menilai dinamika keamanan yang memburuk tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan di lapangan yang berdampak pada akses warga Palestina terhadap tanah, layanan dasar, dan rasa aman. PBB mencatat bahwa situasi kekerasan di wilayah tersebut mengalami peningkatan signifikan sejak Oktober 2023. Selain aspek keamanan, PBB menyoroti perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang dinilai terus berlangsung tanpa jeda. Laju pertambahan pemukim Israel mencapai titik tertinggi sejak 2017, tahun ketika PBB mulai melakukan pelacakan sistematis terhadap data permukiman. Dalam laporan terbaru, disebutkan bahwa sepanjang 2025, rencana pembangunan hampir 47.390 unit perumahan telah diajukan, disetujui, atau masuk tahap tender. Antonio Guterres menyatakan bahwa perluasan permukiman yang ia sebut “tak henti-hentinya” tersebut berkontribusi langsung pada meningkatnya ketegangan di lapangan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini menghalangi akses warga Palestina terhadap tanah mereka sendiri dan, dalam jangka panjang, mengancam prospek terwujudnya negara Palestina yang sepenuhnya merdeka, demokratis, berkesinambungan, dan berdaulat. Data mengenai dampak kekerasan turut disampaikan untuk menggambarkan skala situasi yang terjadi. Berdasarkan perhitungan AFP yang merujuk pada data Kementerian Kesehatan Palestina, sedikitnya 1.022 warga Palestina, baik yang dikategorikan sebagai militan maupun warga sipil, telah tewas di Tepi Barat sejak awal konflik yang berlangsung pada periode tersebut. Angka ini mencerminkan besarnya korban jiwa di wilayah yang berada di luar Jalur Gaza. Sementara itu, data dari pihak Israel menunjukkan bahwa dalam rentang waktu yang sama, setidaknya 44 warga Israel tewas di Tepi Barat akibat serangan yang dilakukan oleh warga Palestina atau dalam rangkaian operasi militer Israel. PBB memandang data korban dari kedua belah pihak ini sebagai indikator serius dari siklus kekerasan yang terus berulang. (nun/avi)