Pusat HAM Palestina Kritisi Akuntabilitas dalam Proposal Politik Gaza ala Donald Trump

Pusat Hak Asasi Manusia Palestina atau PCHR mengkritik rencana pembentukan pemerintahan transisi dan pengawasan internasional untuk Jalur Gaza yang dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan kebijakan terbaru, lembaga tersebut menilai skema tersebut mengabaikan akuntabilitas atas pelanggaran berat yang terjadi selama konflik di Gaza serta tidak melibatkan perwakilan Palestina dalam proses perumusannya. Menurut dokumen posisi yang dirilis lembaga tersebut, rencana yang dipromosikan sebagai upaya penyelesaian konflik justru dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. PCHR menyatakan bahwa proposal tersebut berpotensi membuka ruang bagi kebijakan yang dapat mengarah pada pengusiran paksa atau pembatasan hak dasar rakyat Palestina untuk tetap tinggal di wilayah mereka. “Ini bukan solusi, melainkan bentuk baru dari pendudukan tidak langsung,” demikian pernyataan lembaga tersebut dalam dokumen yang dipublikasikan kepada publik. PCHR juga menilai bahwa rencana tersebut memprioritaskan pertimbangan keamanan dan kepentingan politik dibandingkan proses akuntabilitas terhadap pelanggaran yang terjadi selama perang. Laporan tersebut muncul di tengah situasi kemanusiaan yang masih berat di Gaza setelah konflik yang dimulai pada Oktober 2023. Media internasional seperti Reuters dan BBC melaporkan bahwa sebagian besar infrastruktur sipil di Gaza mengalami kerusakan luas, sementara jutaan warga masih hidup dalam kondisi pengungsian dengan akses terbatas terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Dalam konteks tersebut, wacana pemindahan penduduk Gaza dinilai menjadi isu yang sensitif. Banyak keluarga Palestina yang kehilangan rumah akibat serangan militer tetap memilih bertahan di wilayah tersebut. Seorang warga Gaza yang diwawancarai media lokal mengatakan bahwa tanah tempat mereka tinggal memiliki arti yang lebih dari sekadar tempat tinggal. “Tidak ada tempat lain selain tanah kami, bahkan jika semuanya telah menjadi puing,” ujarnya. PCHR menegaskan bahwa setiap inisiatif penyelesaian konflik harus dimulai dengan penghentian kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, serta pembukaan jalur bantuan kemanusiaan. Lembaga tersebut juga menyatakan bahwa solusi jangka panjang memerlukan penghormatan terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan konflik Israel–Palestina. (nun/avi)