Menteri Estephan Salameh Ungkap Israel Terus Hambat Pembentukan Negara Palestina

Menteri Keuangan dan Perencanaan Palestina, Estephan Salameh, menyatakan bahwa Israel terus berupaya melemahkan eksistensi nasional Palestina dan menghambat terbentuknya negara Palestina yang layak melalui serangkaian pembatasan terhadap aktivitas ekonomi, keuangan, serta mobilitas warga. Menurutnya, kebijakan tersebut juga mencakup penghalangan operasional di perbatasan, khususnya di Jembatan Raja Hussein, disertai pembatasan terhadap pasokan listrik, air, dan makanan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Salameh dalam konferensi pers di Kantor Perdana Menteri Palestina di Ramallah dikutip AVI dari kantor berita Palestina, Wafa, Rabu (29/7/2026), ketika memaparkan kondisi ekonomi terkini sekaligus langkah pemerintah menghadapi krisis keuangan dan distribusi bahan bakar. Salameh menegaskan, pendudukan terus memberlakukan pembatasan pada aktivitas ekonomi dan keuangan, serta pada pergerakan individu, sambil menghalangi operasi di perbatasan, khususnya Jembatan Raja Hussein. Di saat yang sama, pembatasan juga diberlakukan terhadap pasokan listrik, air, dan makanan. "Tujuannya adalah melemahkan eksistensi nasional Palestina dan mencegah pembentukan negara Palestina yang layak," ujar Salameh. Ia juga menyoroti ancaman Israel untuk memutus hubungan perbankan dengan Palestina. Menurutnya, langkah tersebut akan semakin memperburuk kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, termasuk distribusi air, listrik, bahan bakar, dan berbagai kebutuhan publik lainnya. Salameh menjelaskan bahwa tekanan ekonomi yang dihadapi Palestina bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi terkini, tetapi juga diperparah oleh penahanan pendapatan bea cukai Palestina oleh Israel yang telah berlangsung selama lebih dari 15 bulan. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah semakin terbatas sehingga pembayaran gaji aparatur sipil masih dipertahankan sebesar 50 persen hingga akhir tahun. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan belanja pemerintah setiap bulan mencapai sekitar 1,5 miliar shekel, sementara dana yang tersedia setelah memenuhi berbagai kewajiban keuangan hanya sekitar 100 juta shekel. Dalam kondisi tersebut, pemerintah tetap memprioritaskan keberlangsungan layanan publik, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengurangi tekanan likuiditas, pemerintah Palestina mendorong perluasan sistem pembayaran elektronik dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai serta mata uang shekel. Salameh mengatakan infrastruktur pembayaran digital telah tersedia dengan jutaan kartu perbankan yang beredar, sehingga transisi tersebut dinilai memungkinkan dilakukan secara bertahap. Di sektor energi, pemerintah juga berupaya mengatasi gangguan distribusi bahan bakar yang dipengaruhi keterbatasan penyimpanan, kendala transportasi, serta berkurangnya armada truk pengangkut. Meski demikian, Salameh menyampaikan indikasi pasokan mulai membaik dan memperkirakan antrean di stasiun pengisian bahan bakar akan mulai berkurang pada pekan berikutnya. Menutup keterangannya, Salameh menegaskan bahwa pemerintah Palestina akan terus berupaya mempertahankan layanan dasar bagi masyarakat di tengah tekanan yang dihadapi. Ia juga menilai dukungan komunitas internasional masih belum sebanding dengan besarnya tantangan yang dihadapi rakyat Palestina dalam situasi saat ini. (nun/avi)