Laporan Gaza Ungkap Tingginya Korban Perempuan di Tengah Serangan dan Krisis Kemanusiaan

Dalam momentum peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, perkembangan situasi di Gaza kembali menegaskan urgensi perhatian global terhadap kondisi warga sipil, khususnya perempuan Palestina. Sejumlah lembaga resmi Palestina menekankan bahwa kekerasan berlapis yang dialami perempuan tidak hanya berpangkal pada operasi militer, tetapi juga pada pola penindasan yang lebih luas dan terstruktur. Dalam konteks ini, Kantor Media Pemerintah Gaza menjadi salah satu sumber utama yang mengungkap metode baru yang digunakan Israel dalam operasi militernya, terutama teknologi pengawasan mutakhir. Merujuk data lembaga tersebut, Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut bahwa Israel menggunakan teknologi pengawasan canggih, mulai dari kecerdasan buatan hingga perangkat mata-mata siber, untuk menargetkan dan meneror warga Palestina, khususnya perempuan. Penggunaan alat pemantauan tersebut, menurut kementerian, menjadi bagian dari praktik yang lebih luas yang dikategorikan sebagai “kejahatan sistematis terhadap perempuan Palestina”, termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan bentuk kekerasan lain yang memperdalam kerentanan kelompok perempuan. Dalam laporan resmi yang dirilis Selasa, Kemlu Palestina menyatakan bahwa sedikitnya 33.000 perempuan dan anak perempuan tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza selama dua tahun terakhir. Dari jumlah itu, lebih dari 12.500 perempuan dan 20.000 anak menjadi korban sejak escalasi serangan yang dimulai Oktober 2023. Kementerian tersebut juga menekankan bahwa tindakan Israel mencakup perobohan rumah, perampasan tanah, terorisme pemukim, serta blokade yang menyebabkan kelaparan berkepanjangan. Serangkaian serangan udara dan operasi darat turut menghancurkan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pusat perlindungan perempuan, sehingga memperbesar risiko kekerasan berbasis gender dan mengurangi akses layanan esensial bagi kelompok rentan. Sejalan dengan itu, Kemlu Palestina menyerukan peningkatan tekanan internasional untuk mengakhiri pendudukan kolonial Israel yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional. Seruan tersebut mencakup desakan implementasi solusi dua negara serta jaminan hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan, dan hak kembali bagi para pengungsi. Kementerian juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan mekanisme perlindungan internasional bagi perempuan Palestina yang disebut mengalami tingkat kekerasan ekstrem. Kondisi ini tidak hanya dipicu oleh serangan langsung, tetapi juga oleh runtuhnya infrastruktur dasar yang mengakibatkan kelaparan, kekurangan layanan kesehatan, dan hilangnya dokumen identitas keluarga. Banyak korban perempuan dilaporkan masih hilang, sementara sejumlah jenazah tidak dapat diidentifikasi akibat skala kerusakan yang luas. Menurut data otoritas Palestina, sejak Oktober 2023 militer Israel telah menewaskan hampir 70.000 warga Palestina dan melukai hampir 171.000 lainnya. Dampak tersebut meratakan sebagian besar wilayah Gaza dan memperdalam krisis kemanusiaan yang oleh badan internasional disebut sebagai salah satu yang paling buruk dalam sejarah modern. Situasi yang terus memburuk tersebut memperlihatkan bahwa perempuan Palestina—bersama anak-anak—menanggung beban paling besar dari konflik yang berlarut. Pemerintah Palestina menegaskan bahwa tanpa intervensi efektif komunitas internasional, risiko kekerasan, kelaparan, dan kehilangan generasi akan semakin meningkat. (nun/avi)