Kesaksian Tentara Israel Ungkap Perintah Menembak di Zona Pemisah Gaza

Kesaksian tiga tentara cadangan Israel yang bertugas di Jalur Gaza antara Oktober 2025 hingga Januari 2026 membuka gambaran mengenai pelaksanaan operasi militer di wilayah tersebut. Ketiga personel itu mengungkap adanya instruksi untuk menembak siapa pun yang melintasi atau mendekati “Garis Kuning”, sebuah zona pemisah sementara yang dibentuk militer Israel di bagian timur Gaza. Informasi tersebut pertama kali dimuat dalam laporan investigasi kantor berita Associated Press (AP) dan kemudian dikutip oleh Anadolu Agency pada Ahad (31/5/2026). Ketiga tentara tersebut memberikan kesaksian dengan identitas dirahasiakan karena tidak memiliki kewenangan berbicara kepada media mengenai operasi militer yang mereka jalani. Menurut laporan AP, Garis Kuning merupakan batas yang ditandai militer Israel di sejumlah wilayah timur Gaza setelah operasi darat diperluas. Zona tersebut berfungsi sebagai area penyangga yang membatasi pergerakan warga Palestina. Dalam kesaksiannya, salah seorang tentara mengatakan bahwa setiap orang yang memasuki atau mendekati area tersebut dianggap sebagai ancaman potensial. “Kami diberi tahu bahwa siapa pun yang melewati garis itu tidak boleh berada di sana,” ujar salah satu tentara dalam keterangan yang dikutip AP. Tentara lainnya menyatakan bahwa perintah tembak diterapkan secara luas di sejumlah sektor yang mereka jaga selama masa penugasan. Laporan tersebut menyebut para tentara menyaksikan beberapa insiden penembakan terhadap warga Palestina yang berada di sekitar zona tersebut. Mereka juga mengaku sering menghadapi situasi ketika identitas maupun status orang yang berada di area itu tidak dapat dipastikan secara jelas dari jarak jauh. Militer Israel menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan bahwa pasukannya beroperasi sesuai aturan keterlibatan militer dan hukum internasional. Dalam pernyataannya, militer Israel mengatakan setiap penggunaan kekuatan harus didasarkan pada identifikasi ancaman dan melalui prosedur operasional yang berlaku. Data terbaru dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs menunjukkan sebagian besar wilayah timur Gaza berada dalam zona militer terbatas atau wilayah yang dikenai perintah evakuasi. OCHA melaporkan bahwa pembatasan akses tersebut telah berdampak pada aktivitas warga sipil, termasuk petani dan keluarga yang tinggal di dekat perbatasan. Sementara itu, International Committee of the Red Cross kembali mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata. Organisasi tersebut menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik wajib membedakan antara kombatan dan penduduk sipil sesuai hukum humaniter internasional. Kesaksian para tentara cadangan tersebut menambah daftar laporan mengenai kondisi operasi militer di Gaza yang terus menjadi perhatian organisasi internasional, lembaga hak asasi manusia, dan badan-badan PBB di tengah berlanjutnya konflik di wilayah tersebut. (nun/avi)