Palestina Tegaskan Keadilan Iklim bagi Masyarakat Paling Rentan
Masyarakat yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi menanggung dampak perubahan iklim paling berat, berhak memperoleh dukungan yang adil untuk melindungi sumber daya dan memperkuat ketahanan mereka.
Prinsip keadilan iklim tersebut ditegaskan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa dalam KTT Pemimpin Dunia pada Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Mustafa menyampaikan pidato atas nama Presiden Mahmoud Abbas. Ia menilai perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang memengaruhi ketersediaan air, pangan, kesehatan, dan keamanan ekonomi, terutama bagi masyarakat rentan.
Menurut Mustafa, kondisi Palestina memperlihatkan ketimpangan tersebut semakin nyata karena tantangan lingkungan dan iklim diperparah oleh pendudukan Israel serta pembatasan akses terhadap tanah, air, dan sumber daya alam. Situasi di Jalur Gaza menjadi gambaran paling berat dari keterkaitan krisis kemanusiaan, lingkungan, dan perubahan iklim.
BACA JUGA AVI Salurkan 1.050 Paket Iftar bagi Warga Gaza dan Jamaah Masjidil Aqsha
Kerusakan jaringan air, sanitasi, energi, lahan pertanian, dan sistem pengelolaan limbah di Gaza telah meningkatkan risiko lingkungan serta kesehatan. Kerusakan infrastruktur itu sekaligus melemahkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan membangun ketahanan menghadapi perubahan iklim.
Mustafa juga menyinggung hujan lebat yang dalam beberapa hari terakhir membanjiri puluhan ribu tenda pengungsi. Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdo?an dan pemerintah Turki atas penyelenggaraan KTT, serta memuji Erdo?an yang menyoroti penderitaan rakyat Palestina akibat pendudukan dan perang di Gaza.
Dalam pandangannya, rekonstruksi Gaza harus menjadi bagian dari upaya pemulihan yang berkelanjutan, bukan semata pembangunan kembali infrastruktur.
Mustafa mendorong kemitraan internasional untuk memasukkan energi bersih, pengelolaan air dan limbah berkelanjutan, serta perlindungan sumber daya alam ke dalam rencana rekonstruksi.
Palestina, lanjutnya, tetap menjalankan komitmen iklim melalui Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) ketiga yang telah diadopsi dan diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Komitmen tersebut mencakup tujuan Perjanjian Paris, pengurangan emisi, serta penguatan adaptasi dan ketahanan iklim.
BACA JUGA Cara Memastikan Donasi Gaza Sampai kepada Penerima Manfaat
Pemerintah Palestina juga memprioritaskan pengelolaan sumber daya air, pertanian ramah iklim, energi terbarukan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.
Namun, Mustafa menegaskan, pelaksanaannya membutuhkan pencabutan pembatasan terhadap sumber daya alam Palestina, akses terhadap pendanaan iklim, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas nasional.
Ia meminta keberhasilan COP31 tidak hanya diukur dari kesepakatan dan janji, tetapi dari realisasi pendanaan, percepatan implementasi Perjanjian Paris, serta dukungan nyata bagi komunitas paling rentan.
Mustafa menegaskan tidak boleh ada bangsa yang kehilangan hak atas pembangunan berkelanjutan dan kemampuan menghadapi perubahan iklim akibat pendudukan atau konflik. (nun/avi)
