Data Komisi PBB Lebih dari 58 Ribu Anak Palestina Kehilangan Orangtua dalam Dua Tahun

Ketua Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Palestina yang Diduduki (Occupied Palestinian Territory/OPT), Srinivasan Muralidhar, mengungkapkan data yang menunjukkan besarnya dampak konflik terhadap anak-anak Palestina. Dalam pemaparannya di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ia menyebut sekitar 58.554 anak Palestina kehilangan satu atau kedua orang tua mereka dalam kurun waktu dua tahun, yakni antara 7 Oktober 2023 hingga 7 Oktober 2025. Angka tersebut disampaikan sebagai bagian dari laporan resmi Komisi Penyelidikan Independen PBB yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki serta Israel. Dalam keterangannya, Srinivasan Muralidhar mengatakan bahwa dampak konflik terhadap anak-anak Palestina tidak hanya tercermin dari jumlah korban jiwa, tetapi juga dari besarnya jumlah anak yang kehilangan orang tua dalam waktu singkat. “Sekitar 58.554 anak kehilangan satu atau kedua orang tua mereka dalam periode antara 7 Oktober 2023 hingga 7 Oktober 2025,” ujarnya seperti dikutip dari laman Youtube UN Human Rights Council, Rabu (24/6/2026). Konflik yang meningkat sejak Oktober 2023 telah menyebabkan kerusakan luas terhadap kawasan permukiman, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum di Jalur Gaza. Berbagai badan PBB melaporkan bahwa jutaan warga Palestina mengalami pengungsian berulang, sementara ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran yang terus berlangsung. Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) sebelumnya juga memperingatkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling terdampak dalam krisis kemanusiaan di Gaza. Selain kehilangan anggota keluarga, banyak anak menghadapi gangguan pendidikan, trauma psikologis, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa sistem layanan kesehatan di Gaza masih menghadapi tekanan berat akibat tingginya jumlah korban, kerusakan fasilitas medis, serta terbatasnya pasokan obat-obatan dan peralatan kesehatan. Komisi Penyelidikan PBB menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional. Berbagai badan PBB terus menyerukan peningkatan perlindungan terhadap warga sipil, khususnya anak-anak, serta perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik. (nun/avi)