Laporan IPC-PBB Ungkap Lebih dari 21 Juta Warga Sudan Terancam Kelaparan Akut

Laporan terbaru dari Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan situasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Sudan. Dalam laporan yang dirilis pada Senin (3/11/2025), IPC memperingatkan bahwa lebih dari 21 juta penduduk Sudan mengalami tingkat kerawanan pangan akut pada September lalu. Kondisi tersebut menggambarkan skala kelaparan yang meluas di tengah konflik bersenjata berkepanjangan yang melanda negara itu sejak 2023. Menurut laporan IPC, sekitar satu dari lima warga Sudan kini menderita kekurangan gizi parah dan berisiko tinggi menghadapi kelaparan. Lebih dari 30 persen anak-anak di bawah usia lima tahun tercatat mengalami malnutrisi berat. Lembaga itu juga mencatat sedikitnya 375.000 orang di wilayah Darfur dan Kordofan telah jatuh ke dalam kondisi kelaparan, sementara lebih dari 6 juta penduduk lainnya berada pada tahap krisis yang mengkhawatirkan. IPC memperingatkan bahwa 20 wilayah lain di kedua kawasan tersebut kini berada di ambang bencana serupa, seiring meningkatnya pertempuran dan terbatasnya akses bantuan kemanusiaan dalam beberapa bulan terakhir. Krisis pangan paling parah tercatat terjadi di Kota al-Fashir, ibu kota Darfur Utara, serta di Kadugli, Kordofan Selatan. Kedua kota itu telah berbulan-bulan berada dalam pengepungan pasukan Rapid Support Forces (RSF), yang menutup akses logistik, menghambat distribusi bantuan, dan memperparah kelaparan di kalangan warga sipil. IPC memperkirakan situasi ini akan terus memburuk setidaknya hingga Mei 2026 apabila tidak ada intervensi kemanusiaan berskala besar. Dalam laporan terpisah, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyebut lebih dari 36.000 warga sipil telah melarikan diri dari kota dan desa di Negara Bagian Kordofan Utara. Mereka mengungsi untuk menghindari pertempuran yang semakin intens di kawasan Darfur yang berdekatan. Namun, ribuan warga lainnya dilaporkan masih terperangkap di dalam Kota al-Fashir tanpa akses terhadap pangan, air bersih, dan obat-obatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak agar akses kemanusiaan segera dibuka tanpa hambatan untuk menjangkau warga yang terkepung. PBB menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus dapat masuk dengan aman ke wilayah-wilayah terdampak guna mencegah meningkatnya angka kematian akibat kelaparan dan penyakit. RSF saat ini dilaporkan menguasai seluruh lima negara bagian di wilayah Darfur di bagian barat Sudan, kecuali sebagian kecil di utara Darfur Utara yang masih dikuasai oleh militer pemerintah, termasuk daerah Kurnoi, Umm Baru, dan al-Tina. Selain itu, kelompok bersenjata Sudan Liberation Movement (SLM) pimpinan Abdel Wahid al-Nur juga mempertahankan kontrol atas sejumlah wilayah, termasuk Thawila, yang kini menjadi lokasi pengungsian terbesar bagi warga al-Fashir. Sementara itu, militer Sudan masih memegang kendali atas 13 dari 18 negara bagian, mencakup wilayah selatan, utara, timur, dan tengah, termasuk ibu kota Khartoum. Wilayah Darfur sendiri mencakup sekitar seperlima dari luas Sudan. Namun, sebagian besar dari 50 juta penduduk negara itu kini hidup di bawah bayang-bayang perang yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi ini menjadikan Sudan sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini, dengan jutaan warga menghadapi ancaman kelaparan dan keterbatasan bantuan yang semakin kritis. (nun/avi)