Setahun Gencatan Senjata, Board of Peace Dinilai Gagal Jalankan Mandat
Sejumlah pengamat menilai Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah gagal menjalankan mandat utamanya untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Setahun setelah kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku, serangan Israel masih berlangsung, wilayah yang dikuasai militernya semakin luas, sementara bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi belum memenuhi kebutuhan penduduk Palestina.
Simon Mabon, profesor di Universitas Lancaster, menyebut kegagalan BoP menerapkan rencana perdamaian yang dirancangnya sendiri menunjukkan ketidakberdayaan badan tersebut. Menurutnya, BoP tidak mampu memastikan Israel dan, dalam batas tertentu, Hamas mematuhi komitmen yang telah disepakati.
“Telah membiarkan genosida berlanjut,” kata Mabon dalam penilaiannya terhadap kinerja dewan tersebut seperti dinukil media lokal.
Trump pertama kali mengusulkan BoP pada September 2025 untuk menstabilkan Gaza dan mewujudkan perdamaian jangka panjang. Pada November tahun yang sama, Dewan Keamanan PBB mengakui badan itu sebagai pemerintahan transisi. Rencana perdamaian 20 poin yang menjadi landasannya mencakup penghentian serangan, penarikan pasukan Israel, pembebasan tahanan, masuknya bantuan, pembentukan pemerintahan transisi Palestina, serta rekonstruksi Gaza.
Sejumlah kesepakatan memang telah terlaksana. Hamas membebaskan seluruh 168 tawanan yang masih hidup, sementara Israel membebaskan tahanan Palestina. Hamas juga mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Gaza. Namun, pelaksanaan agenda lainnya terhambat.
Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), yang dibentuk untuk menjalankan pemerintahan transisi di bawah pengawasan BoP, belum dapat memasuki Gaza karena tidak memperoleh izin dari Israel. Komite yang dipimpin Ali Shaath dan beranggotakan teknokrat Palestina itu masih beroperasi dari Kairo.
Kesenjangan juga terlihat dalam penyaluran bantuan. Menurut pemantau kelaparan Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sekitar 227 truk bantuan memasuki Gaza setiap hari, jauh di bawah target 600 truk. IPC memperkirakan 1,4 juta warga Palestina berisiko mengalami kelaparan setidaknya hingga Desember.
Sementara itu, sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025, lebih dari 1.400 warga Palestina dilaporkan tewas. Israel juga menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza, melampaui sekitar 50 persen yang ditetapkan dalam rencana perdamaian. Pergeseran Garis Kuning mempersempit wilayah yang dapat ditempati warga dan memicu pengungsian lanjutan.
Rencana pelucutan senjata Hamas pun menemui jalan buntu. Hamas menyatakan bersedia menyerahkan senjata kepada NCAG, tetapi menolak pelucutan sebelum Israel menghentikan serangan dan menarik pasukannya. Israel, sebaliknya, menolak melanjutkan tahapan berikutnya tanpa pelucutan senjata Hamas.
Enam negara telah berkomitmen menyediakan personel bagi pasukan stabilisasi yang direncanakan terdiri atas 20.000 tentara dan 12.000 polisi. Namun, pasukan tersebut belum dikerahkan. Rekonstruksi berarti juga belum berjalan, sementara warga masih bertahan di kamp-kamp tenda. (nun/avi)
