Serangan Brutal di Qalandiya Terjadi di Tengah Ekspansi Permukiman Israel

Sejak memperoleh kewenangan atas urusan sipil di Tepi Barat yang diduduki, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dilaporkan telah menyetujui, melegalkan, atau membangun kembali lebih dari 104 permukiman ilegal dan 160 pos pertanian. Pada saat yang sama, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir disebut mendistribusikan ribuan senjata api kepada para pemukim melalui program yang disebut "pertahanan sipil". Perkembangan tersebut menjadi perhatian serius setelah operasi militer besar Israel di Kamp Pengungsi Qalandiya, utara Yerusalem, yang menimbulkan puluhan korban luka. Pemerintah Provinsi Yerusalem kepada Al Jazeera melaporkan sedikitnya 51 warga Palestina mengalami luka-luka dalam operasi yang dimulai pada Rabu (5/8/2026) malam. Pasukan Israel juga menghancurkan sejumlah toko di sekitar pos pemeriksaan Qalandiya, memberlakukan jam malam di Kafr Aqab, serta menutup akses jalan menuju Yerusalem. Palang Merah Palestina (PRCS) menyatakan 35 korban harus dirawat di rumah sakit akibat pemukulan, sementara enam lainnya mendapat penanganan di lokasi. Organisasi tersebut juga melaporkan satu orang terkena peluru baja berlapis karet dan enam warga mengalami gangguan pernapasan akibat paparan gas air mata. PRCS menambahkan bahwa ambulans mereka sempat dihalangi mencapai lokasi, meski akhirnya berhasil mengevakuasi sejumlah pasien, termasuk penderita gagal ginjal yang membutuhkan terapi dialisis. Media Palestina juga melaporkan puluhan warga, termasuk perempuan dan anak-anak, ditahan untuk diinterogasi di rumah-rumah yang dijadikan lokasi penahanan sementara. Jurnalis yang meliput di pintu masuk kamp pengungsi turut dilaporkan mendapat granat kejut dan diminta meninggalkan lokasi. Di luar Qalandiya, situasi di Tepi Barat terus memburuk. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mencatat lebih dari 11.000 serangan militer dan pemukim Israel selama paruh pertama 2026. Sedikitnya 2.300 warga Palestina dilaporkan terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat kekerasan dan pembatasan yang terus meningkat. Komisi Penyelidikan Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Juni 2026 menyatakan otoritas Israel berulang kali gagal mencegah serangan pemukim, bahkan dalam sejumlah kasus disebut memberikan perlindungan keamanan, pendanaan, dan dukungan persenjataan. Sementara itu, sejumlah negara, termasuk Inggris, Kanada, dan Prancis, telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pemukim dan pejabat Israel terkait dugaan keterlibatan dalam kekerasan di Tepi Barat. PBB juga mengingatkan bahwa pembatasan akses dan konflik berkepanjangan semakin memperbesar penderitaan warga sipil, termasuk ancaman terhadap ketahanan pangan dan masa depan keluarga-keluarga Palestina. (nun/avi)