Di Forum OKI, Indonesia Dorong Bantuan Kemanusiaan dan Penghentian Permukiman Ilegal
Indonesia mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memperkuat dukungan nyata bagi rakyat Palestina melalui peningkatan bantuan kemanusiaan, penghentian perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, serta penolakan terhadap pemindahan kedutaan ke Al-Quds Al-Sharif. Sikap tersebut ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri RI Muhammad Anis Matta dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM OKI) ke-52 di Baghdad, Irak.
Indonesia menilai solidaritas negara-negara anggota OKI perlu diwujudkan melalui langkah politik, diplomatik, hukum, dan kemanusiaan yang terkoordinasi. Palestina, menurut Anis, harus tetap menjadi prioritas utama organisasi yang beranggotakan negara-negara dunia Islam tersebut.
“Palestina akan tetap menjadi prioritas utama OKI. OKI harus lebih operasional dalam menyatukan upaya politik, diplomatik, hukum, dan kemanusiaan untuk mendukung Palestina,” kata Anis dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Senin (19/10/2026).
Dorongan peningkatan bantuan kemanusiaan dan penghentian perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat menjadi bagian dari sikap Indonesia dalam forum tersebut. Indonesia juga menolak pemindahan kedutaan ke Al-Quds Al-Sharif, sebagai bagian dari penegasan posisinya terkait Palestina.
Selain memperkuat dukungan terhadap Palestina, Indonesia mendorong reformasi OKI agar lebih efektif menghadapi konflik yang terjadi di antara negara-negara anggotanya. Anis menilai situasi konflik di sejumlah negara dunia Islam menjadi momentum bagi organisasi itu untuk memperkuat kapasitasnya dalam menjaga perdamaian.
“OKI perlu memiliki mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa di antara negara-negara anggotanya. Indonesia dapat menjadi oasis perdamaian bagi negara-negara anggota OKI,” ujarnya.
Menurut Anis, penguatan peran OKI membutuhkan visi bersama yang mengintegrasikan potensi politik, sosial, budaya, dan ekonomi negara-negara anggota. Visi tersebut perlu diwujudkan melalui peta jalan pembangunan bersama serta mekanisme penyelesaian perbedaan secara damai.
Agenda diplomasi Indonesia di Baghdad juga mencakup penguatan hubungan bilateral dan kerja sama multilateral. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmood, Anis membahas agenda Keketuaan Indonesia pada D8 periode 2026–2027, termasuk integrasi ekonomi dan perdagangan, jejaring lembaga pemikir, riset, inovasi, pariwisata, serta persiapan KTT ke-12 D8 di Indonesia pada 2027.
Anis juga bertemu Menteri Luar Negeri Gambia Sering Modou Njie untuk membahas hubungan bilateral dan peluang kerja sama multilateral. Bersama Abdulkarim Tan Misuari dari Moro National Liberation Front (MNLF), ia membicarakan proses perdamaian di Filipina Selatan. Indonesia menekankan pentingnya dialog dan keberlanjutan komitmen perdamaian antara Pemerintah Filipina dan MNLF.
Pada 18 Oktober 2026, Anis bertemu Menteri Luar Negeri Yaman Afrah Abdulaziz Al-Zouba untuk membahas situasi Yaman dan kawasan Timur Tengah. Ia juga mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Irak Mohammed Hussein Bahr Al-Uloom mengenai hubungan Indonesia-Irak dan kerja sama dalam OKI, serta bertemu Wakil Menteri Perminyakan Irak Ezzat Saber Ismail untuk menjajaki kerja sama energi dan investasi. (nun/avi)
