Panasnya Pemilu Israel Tak Banyak Memberi Harapan bagi Masa Depan Palestina

Pemilu Israel pada 27 Oktober 2026 membuka peluang berakhirnya kekuasaan Benjamin Netanyahu. Namun, pergantian pemimpin belum tentu membawa perubahan berarti bagi rakyat Palestina. Sebab, persoalan yang mereka hadapi bukan hanya tentang siapa yang memimpin Israel, melainkan juga kebijakan terhadap wilayah dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Dalam tulisannya, “Pemilu Israel: Jika Netanyahu Tumbang, Apakah Penderitaan Palestina Berkurang?”, Direktur Utama Al-Quds Volounteers Indonesia, Deni Syahid, turut menyoroti ketidakpastian masa depan Palestina di tengah pergantian kepemimpinan Israel. Menurutnya, beralihnya kekuasaan di di Israel tidak serta-merta mengubah kebijakan terhadap Palestina.

Eisenkot Mendapat Mandat, tetapi Netanyahu Belum Tersingkir

Hasil pemilu menunjukkan blok pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan kubu oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mendapatkan 48 kursi. Partai-partai Arab meraih 19 kursi. Karena tidak ada blok yang menguasai mayoritas 61 kursi, pembentukan pemerintahan baru membutuhkan negosiasi politik.

Pada 8 November 2026, Presiden Israel Isaac Herzog memberikan mandat kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan. Namun, hingga 10 November, proses tersebut masih berlangsung dan persaingan belum selesai. Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara.

Situasi ini memperlihatkan bahwa upaya mengganti Netanyahu masih bergantung pada kompromi politik yang rumit. Bahkan, Eisenkot menyatakan terbuka untuk memasukkan Likud, partai Netanyahu, dan Partai Zionisme Religius ke dalam pemerintahan persatuan nasional.

Hal yang perlu dicermati adalah sikap Eisenkot terhadap Palestina. Deni Syahid menyoroti bahwa Mantan Kepala Staf Umum militer Israel (IDF) tersebut memang mengkritik sejumlah kebijakan Netanyahu, tetapi pandangannya mengenai kemerdekaan Palestina tidak menunjukkan perbedaan mendasar. Congressional Research Service pada Oktober 2026 mencatat bahwa Eisenkot menolak pendirian negara Palestina selama masa pemerintahannya.

Karena itu, Deni Syahid mengingatkan bahwa nasib Palestina tidak semestinya hanya bergantung pada siapa yang memenangkan persaingan politik di Israel. Selama kebijakan yang mengabaikan hak-hak Palestina masih dipertahankan, penderitaan mereka berpotensi terus berlanjut.

Krisis Gaza Masih Berlangsung di Tengah Ketidakpastian Politik

Ketika para politisi Israel bernegosiasi membentuk pemerintahan, masyarakat Gaza masih menghadapi ancaman keselamatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada 6 November 2026, OCHA melaporkan bahwa pada periode 27 Oktober hingga 2 November, sebanyak 36 warga Palestina dilaporkan syahid dan 145 lainnya terluka akibat berbagai insiden kekerasan di jalur Gaza.

Krisis pangan pun masih mengancam. Penghentian sementara pasokan kemanusiaan dan komersial dari Mesir berpotensi menurunkan produksi serta distribusi makanan siap santap gratis dari sekitar 600.000 menjadi 330.000 porsi per hari. Penurunan ini diperkirakan terus terjadi apabila hambatan pasokan terus berlangsung.

Menjelang musim dingin, kebutuhan tempat berlindung juga sangat besar. Per 1 November, warga Gaza membutuhkan sekitar 121.000 tenda, 561.000 terpal, dan 1,7 juta kasur. Sementara itu, persediaan yang tersedia di Gaza hanya sekitar 2.800 tenda dan 4.993 kasur.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan Palestina tidak bisa menunggu sampai persaingan politik Israel selesai. Di tengah proses pembentukan pemerintahan, warga Gaza tetap membutuhkan makanan, air bersih, tempat berlindung, dan layanan kesehatan.

Penderitaan Palestina Tidak Hanya Terjadi di Gaza

Kondisi di Tepi Barat juga membutuhkan perhatian. Kekerasan pemukim Israel, pengusiran warga, dan pembatasan akses terhadap tanah serta tempat tinggal terus mengancam kehidupan masyarakat Palestina.

Dalam laporan terbarunya, OCHA mencatat 64 serangan pemukim yang mengakibatkan korban atau kerusakan properti hanya dalam periode 27 Oktober hingga 2 November 2026. Sejak awal musim panen zaitun pada 1 September, jumlah serangan yang tercatat mencapai 377 kejadian.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Palestina jauh lebih luas daripada konflik politik di Gaza. Warga di Tepi Barat pun menghadapi ancaman terhadap keselamatan, tempat tinggal, dan mata pencaharian mereka.

Bantuan Kemanusiaan Tidak Boleh Menunggu Perubahan Politik

Pergantian pemerintahan Israel mungkin membuka peluang bagi perubahan. Namun, rakyat Palestina membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin baru. Mereka membutuhkan penghentian kekerasan, perlindungan hak-hak dasar, akses bantuan kemanusiaan, dan pengakuan atas hak untuk hidup bebas serta merdeka.

Amerika Serikat dan negara-negara berpengaruh juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong Israel menghormati hukum internasional. Dukungan politik seharusnya disertai langkah nyata agar perlindungan warga sipil dan akses bantuan tidak hanya menjadi janji.

Sementara itu, kebutuhan masyarakat Gaza tidak bisa menunggu sampai proses politik Israel selesai. Anak-anak tetap membutuhkan makanan bergizi, keluarga membutuhkan air bersih, dan warga yang kehilangan tempat tinggal membutuhkan perlindungan.

Al-Quds Volunteers Indonesia (AVI) terus berikhtiar mendampingi masyarakat Palestina melalui berbagai program kemanusiaan. Relawan dan ulama AVI hadir langsung di Gaza untuk melihat kebutuhan warga sekaligus mengupayakan penyaluran bantuan. Bukan sekadar menyalurkan dari Indonesia, AVI hadir dan berikhtiar bersama masyarakat di Gaza.

Pada akhirnya, perubahan politik harus diukur dari kehidupan rakyat Palestina, bukan hanya dari pergantian pemimpin. Selama mereka masih menghadapi kekerasan dan krisis kemanusiaan, kepedulian tidak boleh berhenti. Bantuan yang kita upayakan hari ini tetap berarti bagi mereka yang membutuhkan.